Gaspolchanel.com - Sekretariat Dewan (Setwan) Provinsi Jawa Tengah menggelar Forum Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Sinergi lembaga legislatif dan media massa untuk penguatan demokrasi dan parlemen modern'.
Acara yang digelar di Soeboer Kitchen Jalan Sriwijaya tersebut dihadiri oleh Plt Kepala Diskominfo Provinsi Jateng Dadang Somantri, Ketua PWI Jawa Tengah, Amir Mahmud dan Doktor Lintang Ratri Rahmaji, Dosen Ilmu Komunikasi Undip, Selasa 10 Desember 2024.
Dalam paparannya, Dadang Somantri, Plt. Kepala Diskominfo Jawa Tengah menyampaikan, guna mewujudkan Parlemen modern yang merupakan cita cita lembaga legislatif, perlu adanya sinergi antara lembaga legislatif dan media massa.
"Sinergi itu perlu dibangun mengingat era digital saat ini yang terus berkembang," katanya.
Ia juga mengingatkan media massa perlu selalu mengkaji setiap beritanya yang ditayangkan secara online.
Dengan kekuatan dalam menuliskan narasi yang mudah diterima, media massa menjadi jembatan informasi bagi semua kalangan masyarakat.
"Saya melihat media massa tetap menjadi pilar dalam pentahelix untuk keberhasilan pembangunan" ujar Dadang.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Amir Mahmud mengatakan, media yang ingin survive harus bisa menjembatani pemberitaan yang ingin dipublikasikan kepada masyarakat.
"Ketika media ingin hidup, ingin survive dan ingin eksistensinya terjaga ditengah masyarakat, maka yang dilakukan, bagaimana menjembatani kepentingan kepentingan yang nantinya bertaruh dengan hal hal yang ingin dipublikasikan kepada masyarakat," ujarnya.
"Apakah itu perseorangan, kelompok, korporasi atau Institusi dari berbagai bidang yang pasti membutuhkan media massa untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat," sambungnya lagi.
Lebih lanjut Amir mengatakan, fungsi kebersamaan dua entitas (legislatif dan media massa), memang perlu dibangun untuk menguatkan demokrasi saat ini.
Sementara itu, Doktor Lintang Ratri Rahmaji, Dosen Ilmu Komunikasi Undip Semarang, mengatakan, perkembangan digital yang cepat saat ini harus tetap membuat media massa sebagai tolok ukur kebenaran informasi.
“Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat legislatif juga perlu melibatkan masyarakat termasuk media massa. Karena, selama ini mereka jarang dilibatkan" pungkasnya(rif).***