Gaspolchanel.com - Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang semula dijadwalkan pada Februari 2025 kini ditunda hingga Maret 2025.
Pemerintah pusat memutuskan hal ini setelah mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk dari Mahkamah Konstitusi (MK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), DPR RI, dan arahan Presiden. Jadwal baru pelantikan ditetapkan pada 13 Maret 2025.
Bupati dan Wakil Bupati Pati terpilih, Sudewo dan Risma Ardhi Chandra, menanggapi positif penundaan tersebut.
Menurut Sudewo, penundaan memberikan ruang lebih luas untuk mempersiapkan transisi pemerintahan dan mematangkan rencana kerja ke depan.
"Penundaan pelantikan kan kebijakan pemerintah pusat, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Kami tentu menghormati keputusan tersebut dan siap melaksanakan pelantikan pada jadwal yang telah ditentukan," katanya saat ditemui di kediamannya, di Desa Slungkep, Kecamatan Kayen, Minggu 5 Januari 2025.
Sudewo, yang juga merupakan politisi Partai Gerindra menjelaskan, bahwa sisa waktu yang lebih panjang ini akan dimanfaatkan untuk berkonsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek dan menengah.
"Ini kesempatan untuk lebih mematangkan visi-misi kami serta harapan masyarakat Kabupaten Pati," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pati terpilih, Risma Ardhi Chandra, menegaskan pentingnya koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, pemerintahan Sudewo-Chandra nanti harus mampu melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya sambil membawa pembaruan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
"Dengan waktu yang lebih panjang, kami bisa memastikan transisi berjalan lancar dan rencana kerja disusun lebih strategis. Kami ingin memastikan setiap kebijakan nanti benar-benar memberikan manfaat untuk masyarakat," ucapnya.
Penundaan pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pati.
Sudewo-Chandra optimistis masa tambahan ini akan menjadi peluang untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih siap dan tangguh(ek).***