Gaspolchanel – Ribuan petani di Kabupaten Pati hingga kini belum menerima bantuan puso tahap kedua tahun 2023.
Kondisi ini memicu keresahan di kalangan petani, yang kemudian diwakili kepala desa dan kelompok tani (Poktan) dari beberapa kecamatan untuk menggelar audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Jumat 17 Januari 2025.
Audiensi ini dihadiri perwakilan dari Kecamatan Pati Kota, Jakenan, Sukolilo, dan Kayen.
Kepala Desa Talun, Kecamatan Kayen, Maksum mengatakan, belum cairnya bantuan puso menjadi polemik di masyarakat, dan ketimpangan pencairan bantuan menimbulkan gejolak di lapangan.
“Ada sejumlah daerah yang sudah cair, tapi ada yang belum. Ini yang menjadi masalah. Banyak masyarakat menyalahkan kepala desa, padahal anggaran memang belum dicairkan dari BNPB,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa kondisi ini terasa janggal, terutama di desanya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Gabus dan Kabupaten Kudus.
Menurutnya, petani di wilayah tersebut sudah menerima bantuan, sementara petani di desanya belum.
“Kami harap bantuan bisa segera dicairkan. Jika tidak, akan timbul benturan di lapangan. Kepala desa dianggap mengambil uang petani, padahal anggarannya memang belum cair,” ujarnya.
Hal serupa diungkapkan Kepala Desa Wegil, Kecamatan Sukolilo, Heri Priyanto. Ia berharap audiensi tersebut membawa kejelasan dan percepatan pencairan bantuan.
“Karena kami yang berhadapan langsung dengan masyarakat, kami berharap proses ini bisa segera selesai,” katanya.
Sementara itu, Ketua salah satu kelompok tani, Nurhadi, juga mengeluhkan dampak lambatnya pencairan bantuan kepada para petani.
“Sudah bertahun-tahun belum ada kejelasan. Siang malam kami didatangi petani yang menanyakan bantuan. Mereka sudah menghadapi berbagai risiko, seperti tikus dan banjir, kini ditambah masalah ini,” ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, membenarkan adanya audiensi tersebut.
Ia menjelaskan, bahwa bantuan puso tahap kedua masih dalam proses pengajuan untuk 6.708 petani dari 89 kelompok tani di 26 desa, dengan luas lahan terdampak mencapai 3.732 hektare dan total anggaran sekitar Rp 29,8 miliar.
“Audiensi diterima dengan baik oleh BNPB. Mereka berjanji akan mengupayakan pencairan, meskipun harus menyesuaikan dengan dana siap pakai (DSP),” kata Martinus.
Ia berharap, masyarakat dapat memahami keterbatasan anggaran BNPB, mengingat banyaknya bencana yang harus ditangani.
“Semoga hasil audiensi ini dapat terealisasi secepatnya,” tutup Martinus(ek).***
Reporter : Eko Kuswanto
Editor : Hermas Krisnawantyo