Gaspolchanel.com – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kabupaten Pati mendatangi gedung DPRD Pati, pada Kamis 6 Februari 2025.
Kedatangan mereka untuk mengadukan dugaan adanya data siluman dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta mempertanyakan nasib mereka setelah tidak diterima dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan pantauan di lokasi, para guru honorer tiba sekitar pukul 09.00 WIB dan disambut oleh anggota Komisi A dan Komisi D DPRD Pati.
Ketua Forum Guru Honorer Pati, Anggita Egi Ayu Hapsari menegaskan, bahwa banyak guru honorer yang tidak bisa masuk ke Dapodik, sehingga tidak dapat mendaftar dalam seleksi PPPK.
Dugaan Data Siluman dalam Dapodik
Menurut Anggita, terdapat ribuan guru honorer di Kabupaten Pati yang belum terdaftar di Dapodik.
Ia mencatat, bahwa setiap kecamatan memiliki sekitar 500 guru honorer yang belum masuk sistem. Padahal, Dapodik seharusnya telah ditutup pada Oktober 2022.
"Namun, ada beberapa guru honorer yang baru mengajar sepekan sudah masuk ke Dapodik. Bahkan ada yang baru lulus kuliah langsung terdaftar, padahal aturan menyebutkan minimal harus mengajar dua tahun," ungkap Anggita.
Ia juga mengungkap adanya dugaan permainan dalam pendataan ini.
Menurutnya, ada oknum yang menawarkan jasa memasukkan guru honorer ke Dapodik dengan imbalan uang.
"Saya sempat mencari informasi, ada yang meminta Rp 3 juta agar bisa masuk Dapodik," tambahnya.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi D DPRD Pati, Bandang Teguh Waluyo, berjanji akan menyelidiki kasus dugaan manipulasi data Dapodik.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengungkap siapa yang terlibat dalam kasus ini.
"Kami akan telusuri siapa oknum yang bermain di Dapodik ini. Seharusnya Dapodik sudah ditutup sejak 2022, tetapi tahun 2023 masih ada yang bisa masuk," tegas Bandang.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Tulus Budiharjo, mengaku pihaknya hanya menerima data dalam bentuk angka tanpa informasi nama dan alamat. Namun, ia berjanji akan menelusuri lebih lanjut.
"Kami akan cek informasi dari lapangan dan mengklarifikasi siapa yang menginput data serta siapa yang memerintahkannya," ujarnya.
Para guru honorer berharap DPRD dan dinas terkait segera menemukan solusi agar mereka yang telah mengabdi lebih dari dua tahun bisa terdaftar di Dapodik dan mendapatkan kejelasan terkait seleksi PPPK(ek).***
Reporter : Eko Kuswanto
Editor : Hermas Krisnawantyo